Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal meraih penghargaan BMPS Award 2026 kategori Ing Ngarsa Sung Tuladha dari Dewan Pengurus Nasional Badan Musyawarah Perguruan Swasta (DPN BMPS).
Penghargaan tersebut diberikan atas kontribusi, dedikasi, keteladanan, dan kepemimpinannya dalam mendukung keberlangsungan serta kemajuan pendidikan swasta di Provinsi Lampung.
Penghargaan diserahkan dalam rangkaian Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) I BMPS 2026 sekaligus peringatan HUT ke-55 BMPS Nasional di Taman Budaya Bali Werdhi Budaya Art Centre, Denpasar, Rabu 11 November 2026.
Dalam penerimaan penghargaan tersebut, Gubernur Lampung diwakili Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung, Thomas Amirico.
Penghargaan itu ditetapkan melalui Surat Keputusan DPN BMPS Nomor 13/SKEP/DPN-BMPS/XII-2026.
Rahmat Mirzani Djausal menjadi satu dari tujuh kepala daerah di Indonesia yang menerima BMPS Award 2026.
Enam kepala daerah lainnya yakni Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin, Bupati Labuhanbatu Maya Hasmita, Wali Kota Bogor Dedie Abdu Rachim, Wali Kota Pematangsiantar Wesly Silalahi, Wali Kota Padang Fadly Amran, dan Gubernur Bali I Wayan Koster.
Salah satu kebijakan Pemerintah Provinsi Lampung yang menjadi perhatian dalam pemberian penghargaan tersebut adalah penataan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) yang memberikan ruang bagi keberlangsungan sekolah swasta.
Dalam dua tahun terakhir, Pemprov Lampung melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melakukan pembenahan mekanisme penerimaan murid baru dengan mengedepankan seleksi yang lebih objektif, transparan, dan terukur.
Salah satunya melalui penerapan sistem Computer Assisted Test (CAT) dalam proses seleksi akademik.
Melalui sistem tersebut, penilaian calon murid dilakukan berdasarkan hasil tes untuk meminimalkan subjektivitas, praktik titipan, maupun intervensi dalam proses penerimaan.
Pada pelaksanaan SPMB 2026, jalur domisili SMA juga menggunakan seleksi berbasis tes akademik melalui CAT.
Domisili menjadi persyaratan pendaftaran, sedangkan hasil akademik menjadi dasar penentuan kelulusan.
Selain itu, Pemprov Lampung mengarahkan sekolah negeri agar menerima murid sesuai daya tampung dan ketentuan jumlah rombongan belajar (rombel) yang telah ditetapkan.
Kebijakan tersebut diharapkan dapat menciptakan keseimbangan distribusi peserta didik antara sekolah negeri dan swasta.
Calon murid yang tidak lolos seleksi di sekolah negeri tetap memiliki kesempatan melanjutkan pendidikan melalui sekolah swasta.
Dengan demikian, sekolah swasta yang selama ini menghadapi persoalan kekurangan peserta didik berpeluang memperoleh tambahan murid untuk mendukung keberlangsungan kegiatan belajar mengajar dan operasional sekolah.
Penataan penerimaan murid baru tersebut tidak hanya ditujukan untuk menciptakan seleksi yang objektif, tetapi juga memberikan kesempatan bagi sekolah negeri dan swasta untuk berkembang secara berdampingan.
Sementara itu, Mukernas I BMPS 2026 berlangsung pada 11–13 November 2026 dengan mengangkat sejumlah agenda strategis terkait pengembangan pendidikan swasta.
Kegiatan tersebut dibuka Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah RI Atip Latipulhayat.
Turut hadir Ketua Umum BMPS Nasional Saur Panjaitan XIII, Gubernur Bali I Wayan Koster, serta sejumlah tokoh dan pemangku kepentingan pendidikan.
Pada Kamis 12 November 2026, peserta dijadwalkan mengikuti pembahasan strategi pengelolaan pendidikan swasta di era digital, termasuk pemanfaatan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) dan coding.
Pembahasan tersebut dijadwalkan menghadirkan praktisi teknologi informasi dan pendidikan, R. Eko Indrajit.
Agenda lainnya membahas sinergi pemerintah dan swasta dalam transformasi mutu pendidikan nasional, serta posisi pendidikan swasta dalam Rapor Pendidikan dengan menghadirkan Kepala Badan Kebijakan Pendidikan Dasar dan Menengah, Toni Toharudin.
Mukernas juga mengagendakan pembahasan praktik baik pengelolaan yayasan pendidikan dari BMPS Bali dan BMPS Jawa Barat.
Selanjutnya, pada Jumat 13 November 2026, kegiatan dijadwalkan berlanjut dengan pembahasan kerja sama, penandatanganan nota kesepahaman antara BMPS Nasional dan DPP ASPERI, penyusunan rekomendasi, serta penutupan Mukernas.
Penghargaan Ing Ngarsa Sung Tuladha sendiri memiliki makna pemimpin yang mampu memberikan teladan di depan.
Penghargaan tersebut diharapkan menjadi dorongan bagi Pemerintah Provinsi Lampung untuk terus memperkuat pemerataan dan kualitas pendidikan, sekaligus menjaga keberlangsungan sekolah negeri maupun swasta.