Kejati Lampung Geledah Kantor Disdikbud Lamteng

•HUKUM
externalexternalexternalexternal
Kejati Lampung Geledah Kantor Disdikbud Lamteng
Kejati Lampung Geledah Kantor Disdikbud Lamteng/Dok Kejaksaan

Article Header ImageDugaan praktik pemerasan terhadap sejumlah kepala sekolah dalam Program Revitalisasi Sarana dan Prasarana Sekolah dan Madrasah Tahun Anggaran 2026 dibongkar Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung.

Tim Penyidik Bidang Pidana Khusus (Pidsus) Kejati Lampung menggeledah sejumlah lokasi di Kabupaten Lampung Tengah dan Kota Bandar Lampung.

Penggeledahan menyasar Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lampung Tengah serta sejumlah rumah yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut.

Dalam penyidikan sementara, oknum aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lampung Tengah diduga meminta setoran sebesar 10 hingga 15 persen dari anggaran revitalisasi kepada sejumlah kepala sekolah.

Kasi Penkum Kejati Lampung, Ricky Ramadhan, menerangkan penggeledahan dan penyitaan dilakukan dalam rangka penyidikan dugaan tindak pidana korupsi berupa pemerasan dalam jabatan yang diduga melibatkan oknum ASN pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lampung Tengah.

"Perkara tersebut berkaitan dengan pelaksanaan Program Revitalisasi Sarana dan Prasarana Sekolah dan Madrasah yang Berkualitas, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Tahun Anggaran 2026," kata Ricky melalui siaran pers, Rabu 11 November 2026.

Dalam penggeledahan tersebut, penyidik menyita sejumlah dokumen, barang bukti elektronik, serta kendaraan yang diduga memiliki keterkaitan dengan perkara.

Tak hanya itu, penyidik juga melakukan penelusuran dan pemetaan aset, termasuk mengamati sejumlah lokasi untuk mengidentifikasi asal-usul kepemilikan, penguasaan, serta aliran aset yang diduga berkaitan dengan tindak pidana tersebut.

Ricky menegaskan, penyidik masih mendalami pihak-pihak yang terlibat, mekanisme permintaan setoran, hingga aliran uang yang diduga berasal dari praktik pemerasan tersebut.

Kejati Lampung memastikan penanganan perkara dilakukan secara profesional, objektif, transparan, dan akuntabel dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah.

Perkembangan penyidikan akan disampaikan kepada masyarakat sesuai kebutuhan dan ketentuan hukum yang berlaku.Article Image

Editor : Faiza Ukhti Annisa

Kata Kunci


Berita Terkait