Posko Perjuangan Rakyat (Pospera) akan menggelar aksi damai di bundaran tugu payan mas Kotabumi pada Kamis 12 November 2026 mendatang.
Aksi tersebut membawa sejumlah tuntutan terkait permasalahan terkait dugaan pengondisian fee proyek 20 persen di Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Penataan Ruang (Perkim) serta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Lampung Utara, dugaan persoalan terbakar nya Gudang RSUD Ryacudu, serta beberapa kasus lainnya.
Melalui materi aksi yang disebarkan Pospera, massa menegaskan juga menyerukan agar dugaan dugaan pelanggaran tidak dibiarkan berlarut-larut.
Salah satu tuntutan utama pengkondisian fee proyek 20 persen ditujukan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Penataan Ruang (Perkim) dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) agar segera melakukan penyelidikan secara serius serta transparan terhadap warga masyarakat Lampung Utara.
Pospera juga menyoroti dugaan keterkaitan persoalan tersebut dengan setoran fee proyek yang disebut berpotensi merugikan sejumlah kontraktor.
Pospera meminta aparat menindaklanjuti dugaan tersebut apabila ditemukan bukti yang cukup.
“Tuntutan kami jelas, dugaan harus diperiksa secara serius, transparan, dan berdasarkan hukum, demikian substansi tuntutan yang tercantum dalam materi aksi Pospera," ujar Ketua Pospera Lampung Utara, Juaini Adami, Senin 9 November 2026.
Lebih lanjut menurut Juani, penyelidikan hal tersebut diperlukan untuk memastikan tidak terjadi pembiaran maupun pelanggaran yang berkelanjutan dengan adanya dugaan pengkondisian fee proyek 20 persen, meminta adanya sanksi tegas sesuai ketentuan.
"Kasian para kontraktor yang harus terkena beban dengan adanya dugaan pengkondisian fee proyek 20 persen," jesalnya.
Juani mendesak Kejaksaan Negeri Kotabumi, dapat membentuk tim khusus untuk memeriksa dan mengaudit penggunaan DIPA Pemerintah kabupaten Lampung Utara.
Seluruh tudingan tersebut masih merupakan dugaan dan tuntutan dari pihak Pospera, sehingga kebenarannya tetap harus dibuktikan melalui pemeriksaan aparat penegak hukum serta mekanisme pembuktian yang sah.